Berita Terkini – Seperti yang kita tahu, saat ini pemerintah terus berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomian nasional dan menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia.
Sebagai informasi bahwa saat ini negara Indonesia juga telah mempunyai cita-cita untuk menjadi negara maju Indonesia Emas 2045.
Terdapat sejumlah syarat yang harus digenapi agar negara Indonesia dapat diakui sebagai negara maju, sejumlah syarat tersebut meliputi pendapatan per kapita tinggi, tingkat kemiskinan rendah, tidak ada kasus kelaparan, tingkat pengangguran rendah, SDM berkualitas, tingkat inovasi teknologi yang tinggi dan terbarukan, stabilitas ekonomi terjaga, dan infrastruktur yang modern.
Untuk dapat menggenapi syarat menjadi negara maju, maka Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih telah resmi menggelar sejumlah program unggulan.
Program unggulan tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), pembangunan rumah rakyat murah, swasembada pangan-energi-air, hilirisasi dan indistrilisasi, pembangunan sekolah unggul, dan pemberdayaan Desa dan Koperasi.
Untuk dapat merealisasikan seluruh program unggulan tersebut, maka pemerintah membutuhkan anggaran dana yang jumlahnya cukup besar dan signifikan.
Anggaran dana untuk program unggulan bukan hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja, melainkan pemerintah juga menjalin kerja sama dengan sejumlah investor swasta maupun asing untuk mewujudkan sejumlah program unggulan.
Peran investor sangat penting dan menjadi pondasi krusial dalam penggerak utama perekonomian nasional, serta kehadiran para investor juga membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat, seperti membuka lapangan pekerjaan, melakukan pembangunan infrastruktur, transfer teknologi, dan menguatkan pasar modal Indonesia.
Untuk meningkatkan investasi di negara Indonesia, akhirnya sejak beberapa pekan yang lalu, Presiden Prabowo Subianto telah resmi membentuk lembaga yang berfokus untuk mengurus seluruh pergerakan investasi di Indonesia, lembaga tersebut diberi nama dengan Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara).
Berdasarkan peraturan pembentukannya, maka Danantara mempunyai tugas utama untuk mengelola kekayaan negara agar tidak hanya diperuntukan untuk dividen belanja pemerintah saja, melainkan dijadikan instrumen utama untuk investasi yang strategis dan berkelanjutan.
Setelah resmi di dirikan, tak butuh waktu lama, pihak Danantara telah berhasil mendapatkan beberapa pencapaian, yakni seperti Danantara mampu menjadi SWF terbesar Ke-6 di dunia, dengan pencapaian pengelolaan mencapai USD 1.000 miliar atau setara dengan Rp 17.000 triliun. Danantara juga mampu mencetak rekor lonjakan Return On Asset (ROA) mencapai 300 persen.
Pembentukan DSI
Karena telah berhasil mendapatkan beberapa pencapaian, maka pihak Danantara melalui Presiden Prabowo Subianto telah resmi mengepakkan sayapnya untuk membentuk Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), dimana mempunyai tugas utama untuk keperluan eksportir tunggal komoditas sumber daya alam (SDA) strategis di Indonesia.
Diketahui, DSI telah diresmikan langsung oleh pihak Presiden Prabowo Subianto, Danantara, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tanggal 25 Mei 2026.
Tak disangka bahwa pendirian DSI tersebut justru menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, dan banyak isu yang timbul bahwa DSI akan mengambil peran dan tugas dari Bea Cukai.
Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI tidak akan mengganggu dan menggantikan peran Bea Cukai.
DSI hanya ditugaskan untuk mengawasi dan memantau urusan transaksi ekspor-impor, dan pada pelaksanaannya, DSI tetap akan bekerja sama dengan pihak Direktorat Bea dan Cukai dan Kemenkeu.
Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, semua akan tetap seperti biasa. Bedanya apa emang? Itu pelaporan segala macam ke sana nanti, dia yang melakukan trading, tapi ekspor-impor yang periksa Bea Cukai masih. Jadi bukan berarti fungsi Bea Cukai hilang. Jadi ada yang bilang seperti itu, tapi saya belum pernah dapat petunjuk Bapak Presiden tentang itu, dan Presiden sepertinya belum pernah mendiskusikan itu ke depannya.
Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bahwa saat ini Presiden Prabowo Subianto meminta untuk DSI selalu bekerja sama dengan Bea dan Cukai, dan Presiden meminta untuk tata kelola pihak Bea dan Cukai diperbaiki agar lebih transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan berkelanjutan.
Bahkan, Presiden Prabowo Subianto tidak akan segan-segan untuk mengganti pimpinan Bea dan Cukai jika memang tidak ada ketegasan tentang perbaikan tata kelola dan struktur organisasinya.
